BANGKALAN, Bongkar86.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus berupaya menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai bentuk komitmen dalam memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sinergi lintas sektor serta memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui validasi data kepesertaan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bangkalan, Moch. Fauzan Ja’far, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Universal Health Coverage (UHC) yang digelar di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (11/11/2026).
Rakor tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk merumuskan langkah strategis dalam mengendalikan kebutuhan anggaran pembiayaan kesehatan, sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan secara optimal.
Dalam arahannya, Wabup Fauzan menegaskan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan program UHC tidak dapat hanya dibebankan kepada satu instansi. Menurutnya, diperlukan komitmen bersama, koordinasi yang kuat, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Terlebih, pertumbuhan jumlah penduduk turut memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan anggaran pembiayaan kesehatan yang harus disiapkan pemerintah daerah.
“Jika kita benar-benar berkolaborasi, insyaallah lonjakan penduduk yang berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran UHC ini bisa kita kendalikan,” ujar Fauzan.
Wabup menjelaskan, pembiayaan program UHC yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan pengelompokan data sosial ekonomi.
Karena itu, ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, pengelolaan anggaran UHC harus dilakukan secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat dapat tetap terpenuhi tanpa mengurangi perhatian pemerintah terhadap berbagai program pembangunan prioritas lainnya.
Selain persoalan pembiayaan, Wabup Fauzan juga menyoroti pentingnya percepatan validasi data masyarakat yang hingga kini belum memiliki kategori desil.
Ia meminta agar proses pendataan benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan, sehingga kebijakan pembiayaan kesehatan dapat dilaksanakan secara adil dan tepat sasaran.
Wabup mengungkapkan bahwa upaya pendataan sebelumnya telah dilakukan dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan. Namun, hasil yang diperoleh dinilai masih belum signifikan sehingga diperlukan langkah dan pendekatan yang lebih efektif.
Untuk itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pendamping sosial, serta fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
“Kita perlu mencari jalan keluar terbaik agar program UHC tetap bisa dilanjutkan dan dikelola dengan benar. Untuk itu, kita juga membutuhkan dukungan dari para kepala puskesmas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa pengendalian anggaran bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan program UHC dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat secara optimal.
Melalui pembenahan tata kelola, penguatan validasi data, serta kolaborasi seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Bangkalan berupaya menciptakan sistem pembiayaan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
Wabup berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret oleh seluruh pihak terkait, terutama dalam mempercepat penyelesaian persoalan data kepesertaan dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran UHC.
Dengan demikian, keberlanjutan program UHC di Kabupaten Bangkalan dapat terus terjaga, sekaligus memastikan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Komentar