SUMENEP, Bongkar86.com – Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, SH., MH., menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan APBD 2027 dalam rapat paripurna, Rabu (14/10/2026) malam.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, SH., MH., tersebut membahas sejumlah masukan dan usulan fraksi terkait arah pembangunan dan penggunaan anggaran daerah tahun 2027.
Imam Hasyim menjelaskan, APBD 2027 diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
Di bidang pendidikan, Pemkab Sumenep menyiapkan insentif bagi 5.050 guru non-ASN non-Serdik. Pemerintah juga merencanakan rehabilitasi sekolah di 38 lokasi, terdiri atas 24 lokasi di daratan dan 14 lokasi di kepulauan.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen mempertahankan cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,94 persen. Pelayanan kesehatan di kepulauan juga diperkuat melalui sejumlah program, termasuk Pelayanan Kesehatan Bergerak dan penguatan RSUD Abuya Kangean.
Untuk infrastruktur, pemerintah menargetkan anggaran pembangunan di wilayah kepulauan mencapai lebih dari 50 persen. Selain perbaikan jalan dan jembatan, perluasan layanan air bersih pada 2027 direncanakan menjangkau Gili Iyang, Gili Genting, dan Gili Raja.
Di bidang ketenagakerjaan, Pemkab Sumenep menargetkan pelaksanaan job fair dengan melibatkan 35 perusahaan dan menyediakan 1.230 lowongan kerja. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan kerja bersertifikat bagi 152 orang serta pelatihan pemasaran digital untuk 60 pelaku UMKM.
Sektor pertanian dan perikanan turut mendapat perhatian melalui dukungan pupuk bersubsidi, alat pertanian, bantuan perlengkapan nelayan, serta target asuransi bagi 2.000 nelayan pada 2027.
Selain itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PD Sumekar dan PT Sumekar.
Dalam penyusunan APBD 2027, pemerintah juga akan memperkuat pengelolaan pendapatan dan belanja daerah agar anggaran dapat digunakan secara efektif sesuai kebutuhan masyarakat.(Ucik/Yetno)
Komentar