Bappeda Sumenep Gelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027, Perkuat Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Infrastruktur1116 Dilihat

SUMENEP, Bongkar86.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, bertempat di Ruang Rapat Potre Koneng Bappeda Kabupaten Sumenep, Selasa (27/1/2026).

Forum ini menjadi tahapan strategis dalam proses penyusunan RKPD 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tujuan menghimpun masukan dan saran dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah kebijakan, prioritas, dan target pembangunan daerah.

Kegiatan FKP dipimpin langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy, serta dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, camat se-Kabupaten Sumenep, instansi vertikal, Tim Ahli Bupati, akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, perwakilan dunia usaha, insan media, serta pemangku kepentingan lainnya, baik secara luring maupun daring.

Dalam sambutannya, Pj. Sekretaris Daerah menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang strategis untuk membangun kesepahaman bersama dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat, sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar berkualitas, partisipatif, dan berdampak,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, tema pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2027 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029 adalah:
“Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas.”

Tema tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah prioritas pembangunan, antara lain penguatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penguatan harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng., dalam laporannya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik ini merupakan fondasi awal dalam menyusun dokumen RKPD 2027 yang selaras dengan visi pembangunan daerah, yaitu “Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera.”

Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada dokumen dan angka, tetapi merupakan ikhtiar kolektif untuk menjembatani antara realitas yang dihadapi dan cita-cita pembangunan yang ingin diwujudkan.

“Bappeda berperan sebagai teknokrat pembangunan yang memastikan kesinambungan perencanaan lintas tahun, berbasis data, indikator, serta proyeksi yang akurat,” ujarnya.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh peserta akan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2027, sebelum memasuki tahapan perencanaan selanjutnya.
Pada sesi penyampaian masukan dan aspirasi, suasana forum terasa hidup dan penuh semangat.

Diskusi berlangsung dinamis, dengan peserta dari berbagai latar belakang secara aktif menyampaikan ide, gagasan, serta masukan konstruktif kepada pemerintah daerah. Dialog yang terbangun tidak hanya formal, tetapi juga hangat dan partisipatif, terutama saat membahas isu-isu strategis di berbagai sektor yang dipaparkan para narasumber.

Kehadiran Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep yang memimpin langsung jalannya sesi diskusi semakin memperkuat arah pembahasan, sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih dekat antara pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Momentum ini menjadikan forum bukan sekadar agenda perencanaan, tetapi ruang bersama untuk merumuskan harapan dan arah pembangunan Sumenep ke depan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap, dengan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, dokumen RKPD 2027 yang dihasilkan mampu menjadi landasan kuat bagi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep.(Apo)

Komentar