SUMENEP, Bongkar86.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UPI Sumenep menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Sumenep dan kantor pusat informasi KKKS, Jumat (05/12/2025).
Aksi ini memprotes macetnya fungsi pusat informasi KKKS yang dinilai hanya berdiri sebagai gedung tanpa upaya menjalankan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam orasinya, Ketua Komisariat PMII UPI Sumenep, Diky Alamsyah, menggebrak bahwa kantor KKKS Sumenep yang berdiri sejak 2021 tidak memberikan kontribusi apa pun kepada publik, khususnya terkait informasi eksplorasi dan pendapatan migas di Kabupaten Sumenep.
“Sudah 4 tahun berdiri, tetapi tidak ada dampak positif yang dirasakan masyarakat Kabupaten Sumenep!” teriak Diky dengan lantang.
Lebih jauh, Diky menuding pusat informasi KKKS gagal total menjalankan mandat dari SKK Migas untuk memberikan informasi transparan terkait pengelolaan migas, termasuk progres eksplorasi, nilai produksi, hingga pendapatan daerah dari lima perusahaan migas yang mengeruk sumber daya alam Sumenep.
“Lima perusahaan beroperasi mengeruk SDA Sumenep, tapi tak ada informasi sepeser pun disampaikan ke publik oleh KKKS. Ini jelas bentuk pembungkaman informasi!” tegasnya.
Di hadapan massa aksi, Kabag Perekonomian dan SDA Pemkab Sumenep, Dadang Iskandar, akhirnya buka suara. Ia mengakui fungsi KKKS seharusnya transparan dan edukatif, lalu menyetujui tuntutan mahasiswa untuk memperketat pengawasan.
“Jika kinerja KKKS tidak maksimal, kita kawal dan evaluasi total. Kalau betul mandul, kita bubarkan!” kata Dadang dengan nada tinggi.
Sementara itu, Direktur Utama PT WUS, Zainul Ubbadi, yang hadir sebagai perwakilan KKKS justru menimbulkan kecurigaan baru. Ia mengklaim KKKS selama ini hanya “menunggu masyarakat datang meminta informasi” bukan turun aktif ke publik.
“Kami menunggu masyarakat mengajukan permintaan informasi. Kalau ada yang bertanya, ya kami berikan,” ujarnya santai, memancing sorakan protes mahasiswa.
Pernyataan Ubbadi semakin memperkeruh suasana ketika ia mengaku tidak pernah mendapat surat penunjukan resmi sebagai penanggung jawab KKKS.
“Saya ditunjuk tanpa tertulis, hanya ikut pelatihan. Saya nggak legal, memang,” ucapnya tanpa beban.
Pengakuan itu sontak membuat massa PMII meledak marah, menilai bahwa kantor KKKS ibarat “proyek sarang tidur” yang dibiarkan menyedot anggaran tanpa kinerja jelas.
Hingga berita ini diturunkan, massa PMII menegaskan akan kembali turun ke jalan bila Pemkab tidak segera mengeluarkan keputusan evaluasi struktur dan kinerja KKKS, termasuk membuka rekam jejak realisasi anggaran dan laporan kinerja lembaga tersebut sejak berdiri.(Tim)
Komentar