SAMPANG, Bongkar86.com – Petani garam warga di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan meminta pemerintah menetapkan patokan harga (Harga Pokok Pembelian/HPP) yang layak untuk mengatasi anjloknya harga saat panen raya.
Hal itu disampaikan saat Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke PT Garam Sampang, Madura Jawa Timur, sebagai upaya untuk mewujudkan program swasembada garam yang telah dicanangkan pemerintah pusat.
“Pemerintah harus turun tangan mengatur harga agar tidak dipermainkan tengkulak dan stabil saat panen, ” kata Rahmat Hidayat saat acara dialog dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan di PT Garam Sampang, Minggu 08/03/2026 siang
Menurut Rahmat, masalah ketidakpastian nasib petani dari dulu sampai sekarang, bila harga turun sangat anjlok, jika harga tinggi kayak tekanan petani darah tinggi.
Lanjut Rahmat, harga dibawa itu sangat merugikan dan meresahkan bagi petani. Saya berharap ada suatu patokan harga agar nasib petani ke depan nyata.
Selain itu, kami sangat setuju dan sangat mendukung swasembada pangan, terutama garam yang bersifat nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun kami sebagai petani garam ingin betul-betul merasakan secara utuh apa itu swasembada pangan di bidang garam.
Bahkan, Rahmat membalikkan penjelasan Menko Pangan soal stop impor garam, “pertanyaannya”, bisa tidak petani memproduksi garam industri, bukan hanya garam konsumsi?
Rahmat berharap adanya program swasembada pangan, melalui PT Garam Sampang bisa dirasakan secara signifikan oleh petani, ” ungkapnya.
Sementara Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa kalau pabriknya sudah bagus dan tahun 2027 nanti, PT Garam belum bisa patok harga dan masih beli dibawah harga, ya dirut serta kepalanya kita ganti, ” tegasnya.(Apo)
Komentar