Jawaban Eksekutif atas Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep

Infrastruktur1168 Dilihat

SUMENEP, Bongkar86.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, di Gedung DPRD, Kamis (20/08/2026).

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, melalui Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, dalam penyampaiannya menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta merespons dinamika ekonomi nasional dan perubahan regulasi pusat melalui penyesuaian anggaran yang terukur.

“Pemkab Sumenep menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp40.778.885.182,53 pada Rancangan Perubahan APBD 2026,” terangnya.

Disampaikan pula bahwa pemerintah daerah mengoptimalkan pemutakhiran data PBB-P2 berbasis SISMIOP dan mendigitalisasi layanan perpajakan dengan memperluas kanal pembayaran non-tunai melalui QRIS, platform digital, perbankan, serta jaringan ritel modern. Pemerintah Pusat & Daerah

Selain itu, pemerintah memanfaatkan aset strategis daerah melalui aplikasi Siap-Sewa dan sedang mengkaji penyediaan 103 lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendongkrak penerimaan daerah.

Di sisi lain, daerah mengalami penurunan Dana Transfer sebesar Rp212.718.406.619,18 akibat penyesuaian regulasi pemerintah pusat. Penurunan ini dipengaruhi penyesuaian Dana Desa (DD) sebesar Rp225.633.195.000,00 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 dan penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp18.151.671.056,00.

Namun, Pemkab Sumenep menerima tambahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi Jawa Timur sebesar Rp13.975.458.500,00 untuk memperkuat bidang kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

“Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan secara masif dengan merenovasi dan membangun 116 sekolah daratan serta 66 sekolah kepulauan. Dinas Pendidikan menyediakan 18 unit laptop SD dan SMP untuk menerapkan kurikulum baru, serta mengadakan buku muatan lokal bahasa Madura dan bahasa Inggris. Pemkab Sumenep melatih 105 guru SD, menggelar Diklat bagi 198 calon Kepala Sekolah, dan memberikan insentif kepada 5.050 guru non-ASN di wilayah daratan maupun kepulauan,” paparnya.Pemerintah

Wabup juga menyampaikan, pada bidang kesehatan, Pemkab Sumenep mempertahankan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) yang menjangkau 99,94 persen dari total 1,14 juta jiwa penduduk. Keaktifan peserta JKN mencapai 86,30 persen sehingga Pemkab Sumenep meraih UHC Award 2026 Kategori Madya.

Warga mengakses layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan e-KTP atau Kartu Keluarga. Pemerintah daerah mengoperasikan Puskesmas Pagerungan Besar, memperkuat fasilitas RSUD Abuya Kangean, dan menggelar program pelayanan kesehatan ke pulau-pulau luar.Panduan & Petunjuk Perjalanan

Kemudian, Pemkab Sumenep juga menaikkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 525,50 persen atau bertambah Rp26.275.147.096,62 dari semula Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp31.275.147.096,62. Anggaran ini membiayai penanganan kasus campak sebesar Rp2.358.013.278,00 dan mencadangkan dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 sebesar Rp22.658.225.151,62. Sisanya sebesar Rp1.258.908.667,00 digunakan untuk pengembalian bantuan keuangan provinsi.

“Sedangkan Dinas Ketenagakerjaan melatih 123 peserta di bidang keterampilan teknis dan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi 6.674 buruh tani serta 4.584 pekerja rentan,” tambahnya.

Sementara itu, komponen pembiayaan mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp317.012.957.774,58 atau naik 69,11 persen berdasarkan audit BPK-RI. Total Penerimaan Pembiayaan mencapai Rp317.032.957.774,58, sedangkan penyertaan modal proyek Upland dialihkan ke tahun anggaran 2027 sesuai rekomendasi hukum dan BPKP.

Hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Ketua DPRD, H. Zainal Arifin, selaku Pimpinan Rapat, para Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Sekdakab Sumenep, para Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, pimpinan Ormas dan pers. (Yetno/Ucik)

Komentar