SUMENEP, Bongkar86.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan berbasis pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.Panduan & Petunjuk Perjalanan
Bappeda membahas upaya itu dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat”, yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemangku kepentingan serta camat wilayah daratan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto, mengatakan, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi dengan karakteristik geografis Sumenep membutuhkan strategi pengentasan kemiskinan yang spesifik dan berbasis zonasi wilayah.
“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial bersifat konsumtif, tetapi intervensi yang menyentuh masalah melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” kata Arif Firmanto kepada Media Center, Rabu (16/09/2026).
Tiga strategi utama yang menjadi kerangka penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sumenep, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
“Ketiganya didukung integrasi program lintas sektor serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” terangnya.
Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep tercatat 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa dan angka itu turun 0,76 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.
“Intervensi harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia menyatakan, Bappeda untuk memperkuat pelaksanaan program tentu saja mendorong kolaborasi melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL) dengan melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah intervensi pada berbagai sektor, di antaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
“Sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan dan UMKM, pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya,” tutur Arif Firmanto.
Sementara Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, mengatakan, sasaran menentukan porgram membutuhkan validitas data, sehingga masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bisa mengajukan perbaikan melalui mekanisme resmi, baik melalui operator desa/kelurahan maupun kanal pemutakhiran data.
Mekanisme itu sejalan dengan kebijakan pemutakhiran DTSEN. BPS menyebut masyarakat dapat menyampaikan pembaruan data melalui kanal resmi, antara lain Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, maupun Cek DTSEN BPS ceck-dtsen.bps.go.id.
Namun, pengajuan perbaikan tidak serta-merta mengubah posisi desil, karena penentuan desil dilakukan berdasarkan keseluruhan karakteristik sosial ekonomi dan proses pemeringkatan yang berlaku.
”Data akurat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan, sasarannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, pada akhirnya pemutakhiran dan perbaikan data tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan intervensi tepat sasaran,” tandasnya.
FGD bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat” yang dilaksanakan di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/09/2026) kemarin.
Menghadirkan Dr. Didi Supriadi, S.Si., M.Pd., serta Prof. Dr. Mohammad Ali Al-Humaidy, M.Si., untuk membahas kajian spasial, klasterisasi wilayah miskin, model pengembangan ekonomi, dan pendekatan sosiokultural masyarakat Madura.(Apo)
Komentar