SAMPANG, Bongkar86.com — Bupati Sampang H. Slamet Junaidi memberikan arahan kepada para camat dan kepala desa dalam kegiatan evaluasi target dan capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 di Gedung Balai Pertemuan Umum Kabupaten Sampang, Selasa (13/10/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang A. Faisol Ansori, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Edi Subinto, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, para camat se-Kabupaten Sampang, serta kepala desa dan penjabat kepala desa se-Kabupaten Sampang.
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan bahwa Kabupaten Sampang tengah menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut membatasi ruang gerak Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa dalam membiayai pembangunan.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang masih sangat kecil dan potensi retribusi lainnya belum maksimal, sehingga PBB-P2 menjadi tumpuan penerimaan daerah,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp86 miliar per tahun untuk 180 desa di 14 kecamatan, jauh melampaui total kewajiban PBB-P2 seluruh desa yang hanya sebesar Rp9,367 miliar.
“Total kewajiban PBB-P2 seluruh desa hanya sekitar Rp9,367 miliar, sementara Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan ADD senilai Rp86 miliar kepada desa-desa,” tegasnya.
Hingga triwulan ketiga Tahun 2026, capaian PBB-P2 di sebagian besar kecamatan masih jauh dari target. Capaian terendah tercatat di Kecamatan Robatal sebesar 0,45 persen, disusul Kecamatan Tambelangan 8 persen, Kecamatan Pengarengan 13,89 persen, dan Kecamatan Camplong 13,89 persen. Sementara capaian tertinggi tercatat di Kecamatan Kedungdung sebesar 22 persen.
Bupati mengajak seluruh aparatur kecamatan dan desa untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap Kabupaten Sampang demi mendorong realisasi PBB-P2 yang optimal.
“Pembayaran PBB-P2 diharapkan dapat diselesaikan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya dapat dikembalikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat,” harapnya.
Komentar