Pamekasan, Bongkar86.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2024-2025 di Mandhapa Agung Ronggosukowati, Rabu (2/7/2025).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pamekasan, Sigit Priyono menyampaikan, pelaksanaan musrenbang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, dan regulasi lainnya yang mengatur hal tersebut.
“Output dari kegiatan ini inventarisasi aspirasi, saran dan masukan. Sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Pamekasan, serta rencana rancangan strategis perangkat daerah. Untuk itu kami memohon kepada kepala perangkat daerah berkenan mengikuti acara ini sampai selesai,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan, Dr. KH. Kholilurrahman mengungkapkan, musrenbang merupakan forum musyawarah antara pemerintah dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata dalam rentang waktu 2025-2029 berupa dokumen RPJMD.
“Hal itu untuk menyelaraskan keinginan pemerintah dengan aspirasi masyarakat dalam dokumen RPJMD, maka dilaksanakanlah musrenbang ini,” Jelasnya.
Adapun tujuan musrenbang, tambah dia, untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait untuk memberikan saran dan masukan dalam arah kebijakan rancangan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2025-2029.
“Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atas keikut sertaannya dalam kegiatan ini,” tambah mantan anggota DPR RI tersebut.
Dia berharap masukan dan saran kepada semua peserta melalui link yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga RPJMD Kabupaten Pamekasan selaras dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Pamekasan, Dr. KH. Kholilurrahman, Sekretaris Daerah, Masrukin, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat di 13 kecamatan, dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
Selain itu, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan organisasi profesi.(Yue/Idr)
Komentar