SUMENEP, Bongkar86.com – Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Saipur Rahman, meminta pemerintah daerah lebih serius menangani kemiskinan dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
Menurutnya, rencana perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Kepulauan patut didukung. Namun, pemerintah tidak boleh menunggu proses tersebut untuk mengatasi kemiskinan.
“Saya menyambut baik rencana perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Kepulauan. Namun, prosesnya masih membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun. Selama itu, pemerintah harus tetap berupaya menekan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan,” ujarnya. Rabu 14/10/2026
Saipur juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) lebih aktif turun langsung ke masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui kondisi warga dan memastikan program bantuan maupun pembangunan tepat sasaran.
Ia turut menyoroti pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, khususnya Raas dan Sapeken, yang menurutnya masih perlu mendapat perhatian lebih.
“Pembangunan di wilayah kepulauan juga harus diprioritaskan. Saya meminta Bupati dan Wakil Bupati memperhatikan kebutuhan masyarakat di sana,” katanya.
Selain itu, Saipur menyinggung rencana kunjungan kerja kepala daerah ke sejumlah wilayah kepulauan yang disebutnya belum terlaksana.
Menurutnya, kunjungan langsung penting untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik hingga kondisi ekonomi warga.
“Dulu ada rencana kunjungan kerja ke Raas, Sapeken, dan pulau-pulau lainnya pada 2025. Namun, menurut saya, sampai sekarang belum terlaksana,” ungkapnya.
Saipur berharap Pemkab Sumenep memperkuat pengawasan terhadap kinerja OPD serta menyusun program yang nyata dan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan.(Yetno/Iad)
Komentar