SUMENEP, Bongkar86.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mengingatkan Pemerintah Daerah agar serius menjalankan program Sekolah Rakyat yang baru saja diresmikan. Peringatan itu disampaikan menyusul kekhawatiran akan munculnya kekecewaan di kalangan wali murid jika program tidak berjalan sesuai harapan.
Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghapus ketimpangan akses pendidikan, baik bagi anak dari keluarga mampu maupun tidak mampu. Di Sumenep, program ini resmi dibuka oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo di SKD Batuan dengan jumlah siswa angkatan pertama sebanyak 96 anak.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami’oeddin, menegaskan bahwa Pemkab memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan program tersebut.
“Sekolah Rakyat merupakan program Pemerintah Pusat, tapi implementasinya ada di daerah. Jangan sampai pelaksanaannya mengecewakan wali murid,” ujar Sami’oeddin saat dikonfirmasi, Kamis (2/10/2025).
Ia menekankan, keberadaan Sekolah Rakyat di Kota Keris harus dikelola dengan amanah agar benar-benar memberi manfaat nyata, mulai dari proses belajar-mengajar hingga layanan pendidikan lainnya.
“Kalau masyarakat puas, mereka akan percaya. Itu penting agar tahun depan tidak ada kendala dalam rekrutmen peserta didik baru,” tambahnya.
Sami’oeddin juga mengingatkan agar proses penerimaan siswa tidak menimbulkan keresahan. Ia mencontohkan isu yang beredar, yakni ancaman pencabutan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga yang tidak menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat. “Hal seperti itu harus diwaspadai. Jangan sampai ada intimidasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap, Sekolah Rakyat mampu bersaing dengan sekolah negeri maupun swasta dalam mencetak generasi emas bangsa.
“Harapannya, program ini berjalan sesuai tujuan sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya. (Tim/Red)
Komentar