SUMENEP, Bongkar86.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna tentang Nota laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep tahun anggaran 2023, di ruang rapat DPRD setempat. Kamis, 14 Maret 2024.
“Penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan ketentuan peraturan Mendagri RI nomer 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomer 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah,” kata Wakil Bupati Sumenep Hj Dewi Khalifa, saat membacakan Nota LKPJ Bupati Sumenep tahun anggaran 2023. Kamis, 14 Maret 2024.
Wabup menjelaskan bahwa, struktur APBD Kabupaten Sumenep tahun 2023 berupa pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp 2.585.188.972.667,12, yang meliputi dari PAD sebesar 298.570.634.143,12. Dari realisasi pendapatan tranfer tahun 2023 sebesar Rp 2.272.552.604.425 dan realisasi lain lain sebesar Rp Rp 14.065.734.099.
“Ada kenaikan dari target yang telah di tetapkan,” ujarnya.
Kemudian untuk belanja daerah di Kabupaten Sumenep di tahun 2023 sebesar Rp 2.892.381,009.858,- dengan realisasi Rp 2.597.264.241.457,-.
Dengan rincian, realisasi belanja operasi sebesar Rp 1.781.509.676.442. realisasi belanja modal Rp 237.156.786.533,. Belanja tidak terduga sebesar Rp 1.417.263.048 dan realisasi belanja transfer Rp Rp 577.189.515.434.
Sedangkan realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 423.617.282.585,41.
“Misi yang dilakukan oleh Pemkab Sumenep adalah membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir,” paparnya.
Guna meningkatkan pembangunan maka dengan membangun gotong royong dan berkearifan lokal, serta memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.
Bahkan, dalam perjalanan kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dan Hj Dewi Khalifa “Bismillah Melayani” Pemkab Sumenep mendapat apresiasi dengan bukti diterimanya beberapa penghargaan.
“Pemkab Sumenep mendapat penghargaan UHC dari kemendagri, dan 13 penghargaan yang lain, dan kita wajib mensyukuri atas kerja sama semua pihak,” pungkasnya.(Apo)
Komentar