SUMENEP, Bongkar86.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat akuntabilitas kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Langkah tersebut dilakukan agar setiap program pembangunan yang dirancang pemerintah daerah tidak hanya terlaksana sesuai perencanaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fokus Pemkab Sumenep pada 2026. Selain memastikan seluruh program berjalan sesuai target, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan peningkatan akuntabilitas merupakan langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang lebih terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.
“Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” kata Arif, Kamis (18/6).
Menurutnya, Bappeda secara berkelanjutan melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan program di masing-masing OPD.
Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh target pembangunan dapat dicapai sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan target pembangunan tercapai sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.
Arif menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi program di lapangan. Karena itu, keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain memperkuat pengawasan pelaksanaan program, Bappeda juga mendorong seluruh perangkat daerah membangun sistem pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu.
Menurut Arif, sistem pelaporan yang baik akan mempermudah pemerintah daerah dalam mengidentifikasi berbagai kendala selama pelaksanaan program sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.
Dengan mekanisme tersebut, pelayanan publik maupun target pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal meskipun terdapat hambatan di lapangan.
“Dengan mekanisme ini, pelayanan publik dan target pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal tanpa terganggu berbagai hambatan di lapangan,” harapnya.
Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. Oleh karena itu, seluruh OPD dituntut bekerja secara transparan, terukur, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap program yang dijalankan.
“Kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Melalui penguatan akuntabilitas kinerja tersebut, Pemkab Sumenep berharap efektivitas pembangunan daerah terus meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.(Tim)
Komentar