Sumenep, Bongkar86.com – Membantu pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat tanah, Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur adakan sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT). Jumat (26/11/2021)
Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di balai Desa Paberasan yang ditujukan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep dalam pemberdayaan potensi dan pengembangan usaha mikro khususnya di Desa Paberasan dan Desa Parsanga.
Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Kabid UMKM Dinas Koperasi, Lisa Bertha Soetedjo, Kepala Desa Paberasan, Kepala Desa Parsanga, Perwakilan BPJS dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Bidang Pendapatan Kabupaten Sumenep.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep, Ec. Sustono melalui Bidang Pemberdayaan UMKM, Bertha menyampaikan bahwa persyaratan untuk mengajukan program sertifikat gratis ini yakni pertama, masyarakat harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Nanti kita akan langsung mengkonfirmasi ke kepala desa untuk warganya membayar pajak tanpa ada tunggakan.” Kata Bertha, Bidang Pemberdayaan UMKM
Syarat yang kedua yakni masyarakat wajib melakukan vaksinasi yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin.
“untuk vaksinasinya minimal tahap pertama, karena bukti vaksinnya nanti akan kami minta pada saat penyerahan sertifikat. Jadi misalkan nanti masih ada yang belum melakukan vaksin mohon maaf sertifikat tidak bisa kami serahkan.” Lanjutnya
Berta juga menyampaikan bahwa persyaratan untuk mengikuti program ini maksimal luas lahan hanya 3000 M2.
“Mohon maaf jika misalkan sebelumnya ada yang mengajukan lebh dari 3000M2 maka kami batalkan untuk ikut program ini, karena ini kan memang khusus UMKM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa bahwa yang bersangkutan memiliki usaha” Terangnya
Dalam kegiatan ini pengusul akan mendapatkan beberapa hak antara lain sertifikat, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan patok pembatas tanah yang berjumlah 4 biji.
“Pendistribusiannya nanti bisa diambil di Dinas Koperasi atau di Balai desa masing-masing sesuai koordinasi masyarakat dengan kepala desa.” Pungkasnya. (Eko/Nur)
Komentar