SUMENEP, Bongkar86.com – Dunia pendidikan di Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, Krisis kepala sekolah untuk jenjang sekolah dasar (SD( dan sekolah menengah pertama (SMP), dengan ratusan jabatan saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) belum memiliki kepala sekolah definitif.
Data Dinas Pendidikan kabupaten Sumenep mencatat, hingga akhir Juni 2026 terdapat 287 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Jumlah tersebut terdiri atas 280 SD dan tujuh SMP yang tersebar di wilayah daratan maupun kepulauan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, H. Mohammad Iksan, S.Pd., M.T., memastikan kekosongan jabatan tersebut tidak akan mengganggu proses belajar mengajar. Menurutnya, seluruh sekolah tetap dipimpin oleh Plt yang dipilih berdasarkan kemampuan manajerial serta kepemimpinan.
“Kami memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan normal. Sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif sementara dipimpin oleh pelaksana tugas yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik,” ujar Moh. Iksan, Minggu 28/06/2026).
Persoalan utama yang dihadapi Disdik bukan hanya banyaknya sekolah yang kosong, tetapi juga minimnya guru yang bersedia mengikuti seleksi kepala sekolah.
Menurutnya, dari sekitar 1.300 guru berstatus PNS maupun PPPK yang memenuhi syarat administrasi dan diundang mengikuti penjaringan calon kepala sekolah, hanya 247 guru yang mengembalikan formulir kesediaan.
“Kami telah mengundang sekitar 1.300 guru yang memenuhi persyaratan. Namun, yang menyatakan siap mengikuti proses seleksi hanya 247 orang. Ini tentu masih jauh dari kebutuhan yang ada,” ungkapnya.
Dari total peserta tersebut, 217 guru bersedia menjadi kepala SD, sedangkan 32 guru menyatakan siap mengisi jabatan kepala SMP.
Khusus untuk jenjang SMP, jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup karena sekolah yang masih kosong hanya tujuh. Namun berbeda dengan SD yang masih membutuhkan ratusan kepala sekolah definitif.
Kadisdik Iksan mengakui rendahnya minat guru mengikuti seleksi dipengaruhi anggapan bahwa kepala sekolah berpotensi ditempatkan di wilayah kepulauan yang jauh dari tempat tinggal mereka.
Padahal, kebijakan penempatan yang diterapkan Disdik tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah tetap mengutamakan faktor domisili serta kebutuhan sekolah agar kepala sekolah dapat bekerja lebih efektif.
“Banyak guru yang khawatir ditempatkan di kepulauan. Padahal, kami mengutamakan penempatan berdasarkan domisili dan mempertimbangkan kedekatan dengan sekolah asal sehingga mereka dapat bekerja lebih optimal,” jelasnya.
Untuk mengatasi kekurangan calon kepala sekolah tersebut, Disdik memastikan akan segera membuka seleksi tahap kedua.
Langkah ini diharapkan mampu menambah jumlah peserta sehingga seluruh kekosongan jabatan dapat terisi sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Kami akan membuka seleksi tahap berikutnya agar kebutuhan kepala sekolah bisa terpenuhi. Ini menjadi prioritas kami karena kepemimpinan sekolah sangat menentukan kualitas layanan pendidikan,” tegas Iksan.
Pengisian kepala sekolah definitif menjadi salah satu agenda prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sepanjang tahun 2026. Selain memperkuat tata kelola sekolah, keberadaan kepala sekolah definitif dinilai penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan efektivitas pengelolaan lembaga.
Disdik optimistis seluruh jabatan kepala sekolah yang kosong dapat diselesaikan paling lambat September 2026.
“Kami menargetkan seluruh jabatan kepala sekolah definitif di Kabupaten Sumenep sudah terisi paling lambat September 2026. Ini merupakan komitmen kami untuk memperkuat tata kelola pendidikan di seluruh wilayah Sumenep,” pungkasnya.(Apo)
Komentar