SUMENEP, Bongkar86.com – Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, kembali mendapatkan menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sehingga Bupati Achmad Fauzi Wongsodujo menyiapkan anggaran sekitar Rp 250 juta untuk pengawasan program tersebut guna mencegah terulangnya kasus korupsi BSPS.
“Biaya pengawasannya dari kami, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Kami anggarkan sekitar Rp 250 juta,” kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi,Rabu (6/5/2026).
Langkah ini, menurut Fauzi, menjadi bagian dari evaluasi atas pelaksanaan BSPS sebelumnya, yang kini tengah diproses hukum.
“Agar tidak terjadi lagi hal yang serupa seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Fauzi.
Fauzi menyebut, bantuan dari pemerintah pusat tersebut tetap disalurkan ke masyarakat. Penerima tersebar di wilayah daratan hingga kepulauan.
“Kemarin informasi terakhir kurang lebih 500 (penerima), itu yang diberikan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Bahkan, Pemkab Sumenep, kata Fauzi, juga telah menerima surat resmi terkait pelaksanaan program. Salah satu poin penting dalam surat tersebut adalah permintaan agar Pemkab Sumenep ikut terlibat dalam pengawasan.
“Salah satu isi suratnya adalah pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah ikut serta untuk mengawasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Sumenep menyiapkan anggaran pengawasan dari APBD. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
Selain pengawasan dari daerah, pemerintah pusat juga tetap menurunkan tim pengawas dari kementerian terkait. Pengawasan dilakukan berlapis untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
“Tim pengawas dari sana (kementerian),” katanya.
Fauzi menegaskan, pada pelaksanaan tahun ini Pemkab Sumenep ingin memiliki peran lebih kuat dibanding sebelumnya. Salah satunya dengan memastikan adanya kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam program.
“Cuma kita punya kewenangan juga pada akhirnya, kalau kemarin kan tidak bisa manggil mereka. (Pengawasan) tujuannya adalah agar nanti bisa manggil korkab, kita bisa manggil beberapa koordinator,” pungkasnya. (Apo)
Komentar