SUMENEP, Bongkar86.com – Rencana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep perlu dipersiapkan secara matang. Sejumlah aspek, mulai dari infrastruktur hingga pengawasan, menjadi perhatian DPRD setempat.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anam, menyampaikan tiga hal yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah sebelum menerapkan sistem tersebut.
Ketiganya meliputi efektivitas pelaksanaan, kesiapan pengawasan, serta koordinasi antara DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep.
Hairul menilai, penggunaan e-voting dapat mempercepat proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Sistem tersebut juga berpotensi mengurangi kerusakan surat suara serta menekan praktik politik uang.
Namun, penerapannya membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, khususnya ketersediaan listrik dan jaringan internet. Persoalan ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah wilayah kepulauan di Sumenep.
“E-voting memang efektif untuk mempercepat rekapitulasi suara, mengurangi risiko surat suara rusak, dan menekan politik uang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, terutama listrik dan jaringan internet di wilayah kepulauan,” kata Hairul, Minggu 8 November 2026.
Selain infrastruktur, Hairul menekankan pentingnya penguatan pengawasan. Menurutnya, sistem e-voting mengubah mekanisme pengawasan yang sebelumnya berpusat pada proses pencoblosan surat suara menjadi pengawasan terhadap sistem elektronik, server, dan rekam jejak digital atau audit trail.
“Pengawasan dalam e-voting bukan berarti dihilangkan, tetapi mekanismenya berubah. Karena itu, panitia, BPD, dan para saksi harus memahami cara mengawasi sistem, server, hingga rekam jejak digital,” ujarnya.
Untuk itu, BPD, panitia Pilkades, dan saksi dari masing-masing calon perlu mendapatkan bimbingan teknis sebelum pelaksanaan. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh pihak memahami mekanisme pemungutan suara sekaligus dapat mengawasi prosesnya secara transparan.
Hairul juga meminta DPMD Sumenep memperkuat koordinasi dengan DPRD dan perangkat daerah terkait. Persiapan tersebut mencakup penyusunan regulasi teknis, sinkronisasi data pemilih dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga pelaksanaan simulasi di sejumlah desa percontohan.
“DPMD tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada koordinasi dengan pihak terkait, termasuk memastikan regulasi turunannya jelas dan kesiapan seluruh tahapan. Simulasi juga penting agar potensi kendala bisa diketahui sebelum diterapkan,” katanya.
Terkait regulasi, ia menyebut rancangan aturan mengenai Pilkades dengan sistem e-voting belum dapat dibahas lebih lanjut karena masih menunggu kepastian aturan yang lebih tinggi.
Sementara itu, pelaksanaan Pilkades masih mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta perubahannya melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Hairul menyatakan mendukung modernisasi sistem pemilihan kepala desa. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa didukung kesiapan regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
“Jangan sampai teknologinya sudah canggih, tetapi pengawasannya justru lemah. Hal paling penting adalah memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan dapat dipercaya masyarakat,” ucapnya.(Tim)
Komentar