SUMENEP, Bongkar86.com – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Kamis 30 April 2026.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Laporan Pansus, kata dia, akan menjadi dasar rekomendasi DPRD kepada kepala daerah untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
“LKPJ merupakan instrumen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD tidak hanya menilai capaian kinerja, tetapi juga mendorong adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.
Ketua Pansus LKPJ, H. Hosnan, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan secara mendalam melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Pendekatan yang digunakan bersifat objektif dan konstruktif.
Menurutnya, hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pemerintahan daerah tahun 2025 berjalan dengan arah yang cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti.
“Masih ditemukan perangkat daerah yang lebih berorientasi pada kegiatan administratif, belum sepenuhnya pada hasil atau outcome yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Pansus menyoroti perlunya penguatan kualitas kebijakan publik sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah. Koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas aparatur juga dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan.
DPRD berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan dan program pembangunan di masa mendatang. Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, jajaran Forkopimda, serta pimpinan dan anggota DPRD.(Ucik/Yet)
Komentar