SUMENEP, Bongkar86.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep mulai menyusun rencana pembangunan tahun 2027 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berkomitmen mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan membuka berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, salah satu mekanisme utama penyampaian usulan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Selain melalui Musrenbang, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Proses pengusulan dimulai dari tingkat paling bawah, yakni desa melalui Musrenbang. Sementara penentuan program dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ujar Arif Firmanto, Senin (06/07/2026).
Arif mengungkapkan, terdapat sebanyak 208 usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang direncanakan untuk direalisasikan pada tahun 2027. Seluruh usulan tersebut telah disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027.
Saat ini, BAPPEDA Kabupaten Sumenep tengah melakukan proses verifikasi terhadap seluruh usulan Pokir guna memastikan kelayakan serta kesesuaiannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan sebelum ditetapkan.
“Kami melakukan verifikasi untuk memastikan usulan tersebut selaras dengan visi dan misi Bupati Sumenep,” pungkas Arif.
Melalui proses perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap program pembangunan tahun 2027 dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Jika diinginkan untuk tayang sebagai media online, artikel ini sudah disusun dengan kaidah jurnalistik (5W+1H), bahasa baku, berimbang, dan tanpa mengurangi substansi materi yang disampaikan.(Tim/Red)
Komentar