SK Plh Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Disdik Tumpang Tindih, Sekda Pamekasan Akui Belum Terima Informasi

0
91

Pamekasan, Bongkar86. Com – Penunjukan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Sulastri sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Disdik Pamekasan diduga tumpang tindih.

Berdasarkan Surat Keterangan sebelumnya tertanggal 5 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Eks Kadisdik Moh Tarsun, Posisi Plh Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Disdik Pamekasan dijabat oleh Kasi Paud Disdik Pamekasan, Muzakki.

Plt Kadisdik Pamekasan, Prama Jaya mengaku jika keberadaan surat tertanggal 11 juli yang ditandatangi olehnya, memang tumpang tindih. Ia bahkan mengaku telah menarik surat kembali.

“Yang menjabat Plh tetap Muzakki,” Terang Prama. Selasa 27/8/2019

Lebih lanjut Ia menjelaskan jika persoalan tersebut tidak masalah sekalipun ia hanya sebagai Plt Kadisdik. Menurutnya perbedaan kewenangan Plt dengan Kadis Definitif hanya terletak pada persoalan renstra.

“Itu kan hanya penambahan tugas pada dasarnya memang tidak masalah,’ Jelasnya.

Sementara itu, Sekda Pamekasan, Totok Hartono, mengaku belum mengetahui soal SK yang ditandatangani oleh Plt Kepala Disdik Pamekasan, Prama Jaya. Bahkan saat dimintai keterangan totok mengataka akan melakukan pengecekan.

“Terimakasih Infonya nanti akan kita cek,” Terang Totok Saat dihubungi Via Wa.

Untuk diketahui, Sesuai dengan edaran dari BKN mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang antara lain mengatur tentang kewenangan PLH dan PLT itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada 5 Februari 2016 lalu telah mengirimkan surat kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Dengan mengutip Pasal 14 ayat (1,2,4,7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Penjelasan Pasal 14 ayat (7) undang-undang tersebut, Kepala BKN menegaskan, apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 7 (tujuh) hari kerja, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, agar Pejabat Pemerintahan di atasnya menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian.

Menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.

“Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian kepegawaian,” tegas Bima Haria Wibisana.(Din/Yog/Rest).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here