Rentan Dipolitisir, Revisi Perbub Pilkades Tidak Mampu Redam Gejolak Konflik Antar Warga

0
177

Sumenep, Bongkar86. Com – Beberpa waktu lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, melakukan sebuah Revisi Peraturan Bupati (Perbub) tentang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019 di Sumenep.

Keberadaan revisi perbub pilkades 2019 dianggap tidak berdampak signifikan terhadap kondusifitas pelaksanaan pilkades 2019. Bahkan, revisi perbub dianggap tidak mampu redam gejolak konflik antar warga di sejumlah Desa di Sumenep.

Peristiwa beberapa hari kemarin yang terjadi salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Bluto, Sumenep menjadi bukti jelas Revisi Perbub rentan dipolitisir dan tidak mampu redam gejolak konflik antar warga desa.

“Kami minta kepada Pemerintah khususnya Bupati Sumenep agar melakukan kajian kembali revisi perbub pilkades yang dikeluarkan beberapa waktu lalu,” kata Edy Kuncir saat menggelar aksi didepan Gedung DPRD Sumenep, Senin, (02/09/2019).

Hal yang paling diperhatikan oleh peserta aksi yaitu terkait Perbub yang mengatur tentang penetapan calon kepala desa yang menggunakan Scoring dan terkait bakal calon dari luar desa.

Menurutnya, dari edaran revisi perbub yang baru salah satu isinya menjelaskan selain menggunakan scoring dalam penetapan calon Kades nanti juga akan dilakukan uji kompetensi yang meliputi test wawancara dan test tulis.

“Namun dalam hal ini masih menimbulkan kejanggalan, siapa yang bisa menjamin para penguji nanti betul-betul indipenden,” tegasnya.

Sedangkan terkait adanya Bacakades dari luar desa menurutnya, pemerintah harusnya meberikan sebuah aturan yang lebih memprioritaskan kepada masyarakat setempat.

“Harusnya Bupati Sumenep memberikan sebuah protect yang melindungi warga setempat dalam mencalonkan diri sebagai Kades pasalnya, keberadaan calon dari luar desa hanya dijadikan sebuah alat mendiskriminasi warga setempat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Tugas Sementara DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir mengapresiasi tuntutan dari peserta aksi, iya juga menyatakan akan menyampaikan keluhan dari masyarakat kepada pemerintah setempat.

“Meskipun jabatan kami saat ini belum cukup resmi namun, tetap kami akan melayani segala keluhan dari masyarakat, keberadaan kami disini karena dipercaya oleh masyarakat,” jelasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk membahas tentang persoalan ini.

“Oke teman-teman semua keluhan yang saat ini disampaikan dengan segera kami koordinasikan dengan pihak terkait,” tutupnya.(naf/yog/apo).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here