Ratusan Mahasiswa Berdemonstrasi di Kantor Kejari Pamekasan

0
363

Bongkar86.com – Ratusan mahasiswa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten setempat. Selasa 12/12/2017

Mahasiswa yang melakukan aksi tersebut berasal dari berbagai organisasi ekstra kampus, diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerekan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Mereka menuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan untuk menuntaskan beberapa kasus korupsi di kabupaten Pamekasan, dan mengembalikan citra kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan tanpa pandang bulu.

Aksi tersebut di dimulai depan RSUD Pamekasan menuju Kejari Pamekasan. Peserta aksi membawak bendera organisasi masing-masing sambil berteriak mengatakan “Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat”.

Fadil, selaku PC PMII Pamekasan mengungkapkan dalam orasinya bahwa dalam Undang-undang 1945 disebutkan Indonesia merupakan negara hukum, sehingga, segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat harus dilandaskan pada hukum yang berlaku di neggara ini.

“Sebagai ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, maka hukum harus mampu menjadi panglima dalam setiap menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, tak terkecuali korupsi,” ucapnya dengan suara lantang.

Lebih lanjut, menurut pria kelahiran Sumenep ini bahwa masih sangat di ingat kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa bulan yang lalu yang menyeret kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Bupati Pamekasan, serta beberapa pejabat pemerintah lainnya.

“Itu menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum yang semestinya berfungsi menyelamatkan Uang Negara justru terjangkit bahkan menjadi sarang praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan itu telah mencoreng korp Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum,” tambah Fadil.

Secara terpisah Tito, selaku Kejaksaan Negeri (kejari) Pamekasan menanggapi penyampaian pihak demonstran bahwa dirinya ingin bekerja menangani perkara sesuai tuntutan Mahasiswa.

“Saya diberikan waktu satu minggu menangani perkara oleh Mahasiswa, namun tidak semudah itu. Tapi seminggu ini saya akan bekerja sampai dimana penanganan tujuh perkara ini,” jelasnya.

Adapun tuntutan Mahasiswa diantaranya ialah dugaan penyimpangan DD dan ADD di seluruh desa yang ada di Kabupaten Pamekasan, dugaan penyimpangan dana hibah Dispora Kab. Pamekasan tahun 2014 senilai 2 M, kemudian kasus Mark Up pembelian pertokoan CLM senilai 7,M.

Selain itu, juga kasus hilangnya beras Bulog sebanyak 1,504 ton di Sub Drive XII madura senilai 12 M, kemudian dugaan Mark Up TPA Bindang, senilai 437 juta, kasus Adhoc di Disdik Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 senilai 7,9 M, dan Usut kasus Program listrik Masuk Desa (PLMD) tahun 2005-2008 senilai 8,2 M. (Apo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here