Protes Pengangkatan Istri Bupati Sebagai Komisaris, Puluhan Mahasiswa FKMS Demo Bank BPRS

0
526

Sumenep, Bongkar86.Com– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bank BPRS Bhakti Sumekar, Senin (5/2/2018). Mereka meminta surat keputusan pengangkatan istri bupati, Nurfiriana sebagai komisaris di cabut.

Pantauan di lapangan, pendemo mulai berorasi dan menyampaikan tuntutannya sekitar pukul 08.00 Wib. Selain berorasi, mereka juga membawa sejumlah poster kecaman bertuliskan, “Selamatkan BUMD dari Nepotisme”, “Istri Bupati jadi Komisaris Bank BPRS, Pantaskah ?”, dan “Bank BPRS Milik Rakyat bukan Bupati”.

“Pengangkatan istri bupati sebagai Komisaris Bank BPRS terindikasi ada nepotisme. Masa istrinya sendiri yang diangkat, ini kan lucu,” kata Korlap Aksi, Moh. Sutrisno dalam orasinya, Senin (5/2/2018).

Tidak hanya itu, kata Sutris pengangkatan Nurfitriana juga terindikasi melanggar ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, pasal 38 poin f bahwa anggota komisaris minimal lulusan Strata 1 (S1).

“Sementara berdasarkan informasi, Nurfitriana (istri bupati) hanya lulusan D3 Pariwisata. Ini kan sudah melanggar ketentuan dan tidak nyambung dengan Tupoksi perbankan,” ujarnya.

Selain itu, kata Sutris sesuai Permendagri Nomor 94 tahun 2017 tentang pengelolaan BPR (Bank Perkereditan Rakyat) pemerintah daerah, Pasal 21 point a bahwa komisaris dewan/pengawas harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

Sedangkan pada point b komisaris/dewan pengawas harus memiliki pengalaman di bidang perbankan minimal 2 tahun. “Dari pasa-pasal itu semakin jelas bahwa istri bupati tidak pantas menjabat sebagai komisaris Bank BPRS,” ungkap Sutris.

Oleh sebab itu, mahasiswa mendesak agar bupati selaku pemegang saham pengendali untuk mencabut hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tentang pengangkatan Nurfitriana sebagai Komisaris Bank BPRS.

Sementara Direktur Bank BPRS Bhakti Sumekar, Novi Sujatmiko menyampaikan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada bupati selaku pemegang saham pengendali melalui surat resmi. “Semua aspirasi kami tampung. Nanti surat yang dari mahasiswa akan kami sampaikan ke bupati melalui surat resmi,” kata Novi.

Mengenai tudingan mahasiswa bahwa pengangkatan istri bupati sebagai Komisaris BPRS melanggar ketentuan. Novi mengatakan, pihaknya hanya menjalankan keputusan hasil RUPS LB, karena keputusan tertinggi dalam organ perseroan terbatas berada di RUPS Luar Biasa.

“Kami hanya menjalankan hasil RUPS Luar Biasa, setiap keputusan tertinggi di organ perseroan terbatas ada di RUPS LB. dan kami sebagai Direksi memang harus menjalankan ketentuan itu,” jelasnya. (Apo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here