Maraknya Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan, Puluhan Aktivis SPMP dan GEMARA Datangi Kantor DPRD

0
291

Pamekasan, Bongkar86.Com – Puluhan Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Madura ( GEMARA ) dan Suara Pemuda dan Mahasiswa Pamekasan ( SPMP ) Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur. Madura Jawa Timur. Mendatangi kantor DPRD setempat, melakukan Audensi pertanyakan maraknya rokok Ilegal yang beredar di wilayah Pamekasan saat ini.

Kedua Lembaga SPMP dan GEMARA yang mendatangi Kantor DPRD Pamekasan untuk mempertanyakan Fungsi Kontroling dari Komisi II DPRD Pamekasan sejauh mana dalam menyikapi masalah maraknya rokok ilegal yang telah bebas beroprasi di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Dalam audensi tersebut,Korlap Aksi menyampaikan kalau pihaknya dalam audensi kali ini ini dengan Komisi II DPRD Pamekasan membawa 14 tuntutan, ” papar Lutfiadi.

Dalam 14 tuntutan audensi tersebut diantaranya, terkait ” Maraknya peredaran rokok ilegal dan banyaknya perusahaan yang diduga statusnya ilegal di Pamekasan, dalam poin tuntutan tersebut setidaknya dari Komisi II DPRD Pamekasan dapat mengupas dari salah satu poin tuntutan kami dan sebagaiman Tupoksi dari DPRD Pamekasan masih belum menghasilkan atau belum membuahkan hasilnya yang membuat kami masih belum puas, ” tutur Lutfiadi. Jumat 4/5/2018.

“Lebih lanjut Lutfiadi menambahkan dari pihak DPRD Pamekasan mengakui akan kontroling yang dilakukan itu terhadap perusahaan rokok masih lemah, tukasnya.

Dan kami mengucapkan terima kasih atas kejujuran dari DPRD Pamekasan khususnya Komisi II yang telah menyatakan atas Kelemahannya dibidang kontroling pada perusahaan rokok, dan selanjutnya untuk audensi kami meminta untuk mendatangkan dari pihak terkait agar tuntutan 14 point tersebut dapat diselesaikan, terang Korlap aktivis.

“Dengan audensi yang kami lakukan bersan Komisi II DPRD Pamekasan pada Jumat ( 04/05 ) kali kami berharap dari pihak DPRD secepatnya membuat Perda tentang rokok ilegal, karena sampai saat inipun Perda tentang rokok yang ada di Kabupaten Pamekasan masih belum ada, ” kata Lutfiadi.

Selain itu kami meminta pihak Komisi II DPRD Pamekasan segera membuat Perda tentang rokok ilegal agar dari asas Pancasila Sila ke 5 akan jelas dengan Keberadaannya yakni ” Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan jangan semerta merta hanya pengusaha kecil saja ( PKL ) yang dibuatkan Perdanya, ” imbuhnya.

“Saat ditemui Ketua Komisi II DPRD Pamekasan menyampaikan mengakuinya kalau pihaknya sekama ini masih bingung dengan kapasitas kewenangannya sebagai fungsi Kontroling dan untum menyikapi maraknya Produksi Roko Ilegal yang saat ini masih bebas beroperasi di Kabupaten Pamekasan, ” tandas Apik, Mpdi.

Hal ini sebenarnya kami bukan tidak melakukan monitoring ke bawah, hanya saja masalah inu kami masih bingung di kapasitas kewenangan kami ini dan kami perlu untuk melakukan Sweeping, sebab yang kami tahu hal semacam itu rananya Bea Cukai, “pungkas Ketua Komisi II ,Apik,Mapdi. ( Hen / Apo ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here