KPK Akan Periksa Ketua Umum Partai PKB Abdul Muhaimin Iskandar

0
59

Jakarta, Bongkar86. Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar dalam kasus menerima hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa petinggi PKB lainnya, yakni Helmi Faishal Zaini, Jazilul Fawaid, dan Fathan.

“Muhaimin Iskandar diperiksa untuk tersangka HA (Hong Artha John Alfred, Komisaris PT Sharleen Raya),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (19/11/2019).

Namun Febri belum menjelaskan kaitan Muhaimin dalam kasus ini. Termasuk apakah materi pemeriksaan sama dengan politikus PKB lainnya yang telah menjalani pemeriksaan sebelumnya. “Muhaimin diperiksa sebagai saksi,” ujar Febri.

Sebelumnya, Febri pernah menjelaskan, pemeriksaan Helmi Faishal Zaini, Jazilul Fawaid, dan Fathan terkait aliran dana dalam kasus tersebut.

“Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait pengetahuannya tentang dugaan aliran dana dari Musa Zainudin pada anggota DPR lain,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (30/9/2019) lalu.

Menurut Febri, mereka juga dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred.

Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, Fathan mengaku tidak mengenal Hong Arta. Terkait pemeriksaan, penyidik hanya meminta melengkapi sejumlah berkas terkait kasus dugaan suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Hari ini melengkapi berkas saja, BAP lama Hong Arta itu,” kata Fathan.

Sedangkan KPK telah menetapkan Hong Artha John Alfred sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementeriaan PUPR. Dalam perkara ini, Hong Arta diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR.

Hong Arta diduga memberi uang ke mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015, serta ke mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

Atas perbuatannya itu, Hong Arta dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menyebut Hong Arta merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR. KPK sebelumnya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek di kementerian yang kini dipimpin Basuki Hadimuljono.

Mereka di antaranya Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A. Edwi, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng.

Kemudian mantan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana, mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan.(tim/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here