Ketua Pokmaswas Kelautan Tuding DLH Tak Bertanggung Jawab

0
617

Bongkar86.com – Maraknya pembangunan tambah udang dibeberapa tempat diantaranya seperti Desa Andulang Kecamatan Gapura diKabupaten Sumenep.Madura Jawa Timur.dinilai melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat

Sedangkan keterangan pokmaswas kelautan lestari lingkungan dan juga keterangan forum pokmaswas kabupaten Sumenep sangat menyayangkan dengan adanya sikap pemerintah kabupaten  sumenep terkait dengan sorotan melalui aksi demo oleh masyarakat  pesisir yang dilakukan pada tanggal 14/12/2017 kemarin di kantor pemkab dan kantor DPRD  terkait maraknya pembangunan tambak udang dikabupaten Sumenep sebab pembangunan tambah udang tersebut dinilai melanggar aturan pemerintah.

Pada awal Januari 2018 PLT Sektretari Daerah Kabupaten Sumenep R.Indris beserta Dinas terkait seperti Dinas BPPT,DLH,Satpol PP, Perikanan dan Tata Ruang untuk merespon keluhan masyarakat. Sehingga pihaknya melakukan Sidak lapangan ketempat pembangunan tambah udang yang ada di lokasi Desa Andulang Kecamatan Gapura dan Desa Lombang Kecamatan Batang-batang

Menurut Ketua Pokmaswas Kabupaten Sarkawi,pihaknya menjelaskan kalau temuan dilapangan seperti pembangunan tambah udang di Desa Andulang itu pembangunannya sampai kebibir pantai padahal peraturan pemerintah 100 Meter dari bibir pantai sedangkan pembuangan limbah tersebut dibuang ke persawahan dan pantai, itu kan pencemaran lingkungan,” Rabu 10/1/2108

Sedangkan pembangunan tambah udang dipantai Lombang Desa Lombang  Kecamatan Batang-batang selain limbahnya dibuang ke laut disitu juga ada penebangan cemara udang padahal cemara udang tersebut menjadi tempat wisata dan harus dilindungi oleh pemerintah kabupaten Sumenep sehingga pantai wisata itu bisa dilestarikan bukan malah dirusak dengan adanya pembangunan tambah udang.

Hironisnya tim tersebut tidak meninjau lapangan hanya diskusi dengan pengembang padahal yang diinginkan kami dari tim itu meliat langsung dari temuan kami dilapangan seperti apa keadaan dilapangan terkait pembangunan tambah udang yang pembangunannya sampai kebibir pantai dan pembuangan limbahnya yang dibuang ke laut dan persawahan mereka.

Sementara Kepala DLH Sumenep Syahrial saat dikonfermasi diruang kerjanya pihaknya masih mengelak kalau pada waktu Sidak kelapangan ada temuan pelanggaran pembangunan tambah udang yang ada di Desa Andulang.nanti kalau memang melanggar ya kami akan sesuaikan dengan dinas perizinan (BPPT)

Menurutnya kalau memang melanggar ya nanti izinnya bisa dicabut kami hanya bisa merekomendasikan ke dinas perizinan supaya diperbaiki sesuai aturan yang ada.

Sedangkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait pembangunan tambah udang tersebut diantaranya pembuangan limbahnya harus menggunakan ipal dan jarak dari bibir pantai 100 meter.

Disinggung masalah tindakannya pembuangan limbah itu pihaknya sudah melakukan peneguran dan tugas kami Dinas Lingkungan Hidup hanya bisa melakukan peneguran supaya mereka memperbaiki apa yang dilanggar mereka. tetapi kalau beberapa kali teguran tetap diabaikan sama mereka maka kami akan melakukan laporan ke dinas perizinan biar perizinan yang memberikan sanksi. (Apo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here