IJOP Tak Dikeluarkan, Kacab SMA/SMK Dinas Provinsi Wilayah Sampang Berkata Siswa Anak Haram

0
722
Foto : Kepala SMK Miftahul Ulum didampingi Nur Hasan LSM LIRA sedang shaaring.

Sampang, Bongkar86. Com – Sejak Tahun 2016, Yayasan Miftahul Ulum Alas Salafiyah Syafi’iyah mendirikan lembaga pendidikan. Yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum di Dusun Tlotok Desa Pekalongan Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur.

Secara kelembagaan, SMK Miftahul Ulum diakui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Nomor AHU-0038177.AH.01.04.2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Miftahul Ulum Alas Salafiyah Syafi’iyah sesuai Akta Notaris Nomor 5 tanggal 20 September 2016 yang dibuat Notaris Hery Prasetio yang tetapkan di Jakarta 28 September 2016.

Foto : Inilah bukti legalitas SMK Miftahul Ulum Dusun Tlotok Desa Pekalongan Sampang.

Tidak hanya itu, lembaga tersebut juga mengantongi Nomor Pajak Sekolah Nasional (NPSN) 69976610 dengan SK Ijin Operaaional P2T/13/19.07/01/IV/2018.

Termasuk Izin Pendirian Sekolah Swasta dengan Nomor surat P2T/13/19.06/01/IV/2018. Dan Izin Operasional Sekolah Swasta dengan Nomor surat P2T/13/19.07/01/IV/2018. SK tersebut diterbitkan di Surabaya 5 April 2018 oleh Gubernur Jatim melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

Lembaga pendidikan SMK Miftahul Ulum memiliki 46 siswa. Kelas satu sebanyak 17 siswa, Kelas dua berjumlah 16 siswa dan Kelas tiga berjumlah 13 siswa.

“Pendirian sekolah per tanggal 28 Sepetember 2016, dan secara administrasi lengkap diakui,” kata Junaidil Hadi Kepala SMK Miftahul Ulum.

Foto : Kepala SMK Miftahul Ulum didampingi Nur Hasan LSM LIRA menunjukkan legalitas lembaganya.

Per tiga tahun Kata dia, izin operasional sekolah swasta dan izin pendirian sekolah swasta diperpanjang. Dan sebelum masa berakhir status legalitas SMK Miftahul Ulum Hadi mengakui telah mengajukan proposal perpanjang izin tersebut.

“Proposal penyetoran pengajuan perpanjangan Ijop. Namun permasalahannya, sampai detik ini ijop itu belum keluar dengan alasan masa peralihan dan alasan yang kurang rasionalis,” ujar Hadi kepada Bongkar86.com. Sabtu 9/3/2019.

Diwaktu yang sama, Nur Hasan Bidang Hukum dan Pemerintah LSM LIRA mengaku kecewa sikap dan perkataan Ashari sebagai Kepala Cabang (Kacab) SMA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Sampang mengatakan siswa Miftahul Ulum adalah ANAK HARAM. Seharus, perkataan itu tidaklah pantas disampaikan. Ini membuktikan bahwa Kacab SMA/SMK Dinas Provinsi tidak berakhlak dan beretika dalam berkomunikasi.

“Saya bersama mas Hadi mendatangi pak Kacab menanyakan soal ijop itu. Namun ketika kita tiba dan komunikasi dengan pak Ashari, dia menyinggung legalitas siswa. Lalu, malah dia bilang siswa Miftahul Ulum anak haram,” katanya.

Sekjen PDIP Sampang itu menilai Asyari tidak pantas menjadi Kacab di Kabupaten Sampang. Menurutnya, dia telah mencorek nama baik Pendidikan dan marwah seorang pendidik.

“Subhanallah dengan sangat tidak layak seorang pejabat sekaligus pemangku jabatan sngt strategis dunia pendidikan Sampang menyatakan sebagian siswanya Anak Haram,” kata Hasan sapaannya.

“Perkataan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena ini masuk pelecehan,” sambungnya.

Kepala Cabang (Kacab) SMA/SMK Dinas Pendidikan Wilayah Sampang Asyari tidak banyak berkomentar. “Maaf mas, ken kantor saja hari Senin karena saya lagi perjalanan pulang,” katanya melalui pesan singkatnya. (man/rest/apo).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here