Sumenep, Bongkar86.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, gelar sidang paripurna terkait hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, Senin 20/04/2020.
Sidang tersebut di mulai sekitar pukul 12.00 Wib dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sumenep H. Hamid Ali Munir hasil pembahasan di sampaikan langsung oleh Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Sumenep.
Menurut Katua DPRD Kabupaten Sumenep H. Hamid Ali Munir menyampaikan bahwa sidang ini yaitu penyampaian laporan keterangan tanggapan Bupati Sumenep apa yang menjadi rekomendasi sebuah evaluasi bupati dalam rangka perbaikan sumenep.
“Tentunya, H. Hamid berharap apa yang dilakukan oleh teman-teman Pansus bisa menjadi suatu masukan pada Pemerintah Daerah (Pemkab) Sumenep.
Bahkan, kata H. Hamid laporan Pansus tersebut terkait laporan keterangan tanggapan Bupati Sumenep itu dari tanggal 6 sampai 20 April 2020 terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.
“Dari situ kita melakukan evaluasi termasuk cacatan masalah PAD, Aset yang tidak bersertifikat, keterlambatan proyek dan kegiatan fisik.
H. Hamid menjelaskan secara administrasi tidak ada masalah tetapi secara kebijakan DPRD Sumenep menganggap perlu ada perbaikan-perbaikan.
Sementara Ketua Pansus Suyono menyampaikan, hasil pembahasan yang pertama yaitu mengenai Pendapatan Asli Daerah (APD) di tahun ini dan tahun sebelumnya tidak ada kenaikan. Bahkan bisa di pastikan jika tidak ada anggaran dari pusat, Kabupaten Sumenep tidak akan bisa berkembang.
“Hal ini, menurut Suyono terjadi karena pemerintah kurang melihat peluang dan potensi yang ada, dan juga kurangnya kreativitas dan inovasi untuk meningkatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sedangkan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perencanaan dan Infra struktur yaitu ada beberapa perkerjaan fisik yang di kerjakan tidak tepat waktu, bahkan ada yang belum terselasaikan.
“Selain itu, hasil koordinasi Pansus dengan salah satu OPD, pernah ada kegiatan yang membutuhkan anggaran besar, namun pada akhir tidak terlaksana. Maka di harapkan untuk kedepannya agar sebelum melakukan kegiatan harus di rencanakan dengan sebaik mungkin.
Lanjut Suyono yang ketiga yaitu dengan pelayanan kesehatan yang tersedia di Kabupaten Sumenep kita harus sadar bahwa semua fasilitas yang sudah di sediakan itu semata hanya untuk kenyamanan masyarakat.
“Kemudian yang ke empat mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat bahwa masih banyak masyarakat di luar sana yang mengeluh akan bantuan pemerintah yang tidak merata, maka untuk kedepannya di harapkan agar pendataan di lakukan dengan benar.(kit/icha/apo)